Tiga Proyek Dinas Pariwisata Mubar Diduga Bermasalah, BPK RI Temukan Kerugian Negara Hingga Milyaran Rupiah

  • Whatsapp

KABARMUBAR.COM – Tiga Proyek Pembangunan Di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi-Tenggara (Sultra), Menuai Sorotan.

Hal tersebut di ungkapkan Oleh Koordinator Tim Monitoring dan Investigasi LAK-HAM INDONESIA, Jumardin SH, Senin (1/2/2021) siang.

Menurut Jumardin SH, “Tiga Pembangunan Yang dimaksud adalah, Pembangunan Menara Pandang dengan anggaran 250 Juta, Pembangunan Kios Cendera Mata dengan anggaran 500 Juta dan jalan setapak (Paving Block) dengan anggaran 375 Juta.” Ungkapnya.

Lanjut Jumardin, “Dari ketiga proyek Tersebut, dibangun pada tahun 2019 lalu, namun ketiganya masuk dalam daftar proyek bermasalah dengan adanya temuan Oleh BPK RI, dan minggu ini kami akan laporkan ke Mapolda Sultra Untuk di Tindak Lanjuti,” Jelasnya

” Ketiga proyek tersebut berada di Pulau Indo, Desa Lasama, Kec.Tiworo Kepulauan (Tikep),” Ujarnya

Aktivis Senior ini menambahkan, “Proyek Menara Pandang diduga tidak sesuai bestek yang ditentukan, hingga kuat dugaan ada upaya markup Anggaran, sedangkan Proyek Kios Cendera Mata diduga kuat ada upaya markup, yang mana seharusnya di bangun 10 (sepuluh) unit namun direalisasi hanya 5 (Lima) unit, sementara Jalan setapak (Paving Block) kondisinya saat ini sudah mengalami kerusakan parah.” Tambahnya

Sementara kadis Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten muna Barat,  La Ode Ali Kadirun, saat dikonfirmasi wartawan membenarkan bahwa pekerjaan tersebut masuk dalam temuan BPK RI.

” Hasil Pemeriksaan BPK Ada kerugian Negara yang harus dikembalikan, namun itu semua sudah terselesaikan, ” Ujar  La Ode Ali Kadirun, Selasa (2/2/2021).

Diberitakan Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi-Tenggara, telah melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Mubar) terkait adanya Hasil temuan BPK-RI yang menyebabkan Kerugian Negara Hingga Milyaran Rupiah.

Hal tersebut berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Sultra dengan Nomor : 25.C/LHP/XIX.KDR/06/2020 Tanggal 19 Juni 2020.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Oleh Wartawan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2019, Dinyatakan Bahwa kekurangan volume pekerjaan pada 6 (enam) OPD Senilai 1.844.720.852 dan Denda keterlambatan penyelesaian Pekerjaan belum dipungut biaya senilai Rp. 120.092.618.

Selain itu, BPK RI Juga menemukan adanya kesalahan Penganggaran Belanja Modal senilai Rp. 4.331.038.691, dan Belanja Barang Dan Jasa Senilai Rp. 630.700.000, Tahun Anggaran 2019.

Berdasarkan surat perintah bupati mubar Nomor: 700/411/2020 tertanggal 25 Juni 2020, Mantan Bupati Mubar La Ode M.Rajiun Tumada, meminta kepada 6 ( enam ) kepala OPD Untuk memproses Kelebihan pembayaran atas paket pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang dan pelaksana swakelola senilai 1.844.720.852 dengan menyetorkan ke Kas Daerah.

Sementara, Surat Perintah Bupati Mubar Nomor :700/397/2020 tertanggal 25 juni 2020, Mantan Bupati Mubar La Ode M.Rajiun Tumada, meminta kepada Seluruh Kepala OPD Se-Kabupaten Muna Barat Agar Lebih Optimal dalam mengawasi proses penyusunan dan mengajukan Rencana Kerja Anggaran (RAK).

Dari 6 ( Enam ) OPD yang di maksud adalah, Kadis Perumahan dan pemukiman, Kadis Pariwisata dan kebudayaan, Kadis Lingkungan Hidup, Kadis Kesehatan, Kadis PUPR, Dan Kadis Pendidikan. (*)

  • Whatsapp

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *